Sebelum membahas secara lebih mendalam mengenai Pajak Penghasilan (PPh) 21, penting untuk memahami dasar-dasar dari konsep Pajak Penghasilan. OBJEK PAJAK PENGHASILAN (PPH) 21 Pajak Penghasilan (PPh ) 21 Pajak Penghasilan (PPh) 21 mengacu pada pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh Wajib  Pajak orang pribadi dalam negeri, terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dalam berbagai bentuk. Penghasilan yang menjadi objek PPh 21 meliputi: Penghasilan karyawan tetap, baik teratur maupun tidak teratur. Penghasilan akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pesangon, tunjangan hari tua. Penghasilan karyawan tidak tetap/tenaga kerja lepas, seperti upah harian, mingguan, bulanan, atau jenis upah lainnya. Penghasilan dari pekerjaan atau jasa bukan sebagai karyawan, seperti honorarium, fee, bonus, atau imbalan sejenis. Penghasilan peserta kegiatan, termasuk uang saku, uang rapat, uang representasi, hadiah, dan penghargaan. Baca Juga:  Mengatasi Kurang Bayar Wajib Pajak ...

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 adalah  besarnya angsuran pajak pada tahun pajak berjalan yang wajib dibayarkan oleh Wajib Pajak. Dengan adanya angsuran pajak ini, diharapkan dapat meringankan beban wajib pajak untuk melunasi pajak terutang yang harus dilunasi dalam satu tahun.  Adapun yang menjadikan PPh 25 berbeda dengan PPh lainnya, yaitu PPh Pasal 25 memiliki kategori dan cara perhitungannya sendiri. PPh 25 dapat diangsur setiap bulan dalam waktu setahun, mengingat tujuannya adalah meringankan Wajib Pajak dalam melunasi utang pajaknya dalam satu tahun.  SUBJEK DAN OBJEK PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 25 Subjek pajak adalah pihak atau orang yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Adapun yang menjadi subjek PPh pasal 25 adalah sebagai berikut: Wajib Pajak Orang Pribadi dengan kegiatan usaha baik barang ataupun jasa. Wajib Pajak Badan yang dengan kegiatan usaha. Objek pajak adalah penghasilan yang dikenakan paj...

  PENGERTIAN PPH PASAL 29 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh Pasal 29 merupakan merupakan PPh kurang bayar yang tercantum pada SPT Tahunan PPh, yang telah dikurangi kredit PPh yaitu PPh Pasal 21, 22, 23, 24, dan 25.  Setelah tahun pajak berakhir, Wajib Pajak masih memiliki kewajiban untuk menghitung kembali, membayar, dan melaporkan apabila terdapat PPh Kurang bayar dikarenakan Wajib Pajak telah memperoleh pendapatan dari kegiatan usahanya selama satu tahun masa pajak.    Lantas bagi kamu yang masih ingin mengetahui secara lengkap tentang PPh Pasal 29, mari simak penjelasan artikel dibawah ini!  PERBEDAAN PPH PASAL 25 DAN 29 Dari sebagian kamu mungkin pernah membaca bahwa PPh 25 dan 29 masih berhubungan. Namun jangan sampai salah mengartikan karena keduanya tidaklah sama.  PPh Pasal 29 merupakan PPh kurang bayar yang tercantum di SPT Tahunan PPh, sedangkan PPh Pasal 25 merupakan angsuran PPh yang perhitungannya diambil dari PPh Pasal 29 dan ...

  PENGERTIAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 23  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan atas jasa, penyerahan modal, hadiah, bunga, dividen, sewa, royalti, dan penghasilan lainnya selain penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 21.  Pada umumnya PPh Pasal 23 terjadi ketika ada transaksi antara pihak pemberi penghasilan (penerima jasa) dan pihak penerima penghasilan (pemberi jasa).  Pemberi penghasilan berkewajiban untuk memotong PPh Pasal 23 dan menyetorkan ke negara. Selain itu, pemberi penghasilan juga memiliki kewajiban untuk membuat Bukti Potong PPh 23 dan menyerahkannya kepada lawan transaksi agar dapat digunakan sebagai kredit pajak.  TARIF DAN OBJEK PPH PASAL 23 Pada PPh Pasal 23, terdapat beberapa tarif yang diberlakukan pada objek pajaknya. Pembagian objek dan tarifnya adalah sebagai berikut:  1.  Tarif PPh 15% , dari jumlah bruto atas:  Dividen, kecuali dividen yang dipe...

PENGERTIAN PPH PASAL 22 Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008, PPh Pasal 22 adalah bentuk pemotongan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak atas pembelian barang dagang. Secara umum, PPh Pasal 22 dikenal sebagai pengenaan pajak terhadap badan usaha yang melakukan barang impor, ekspor, re-impor.  Supaya lebih jelas dalam memahami PPh Pasal 22, Kami akan menjelaskan secara rinci tentang subjek, objek, non-objek, tarif, serta contoh kasusnya dibawah ini OBJEK DAN TARIF PPH PASAL 22 Sebagaimana yang diatur pada PMK Nomor 34/PMK.010/2017, berikut merupakan objek dan tarif pajak PPh Pasal 22:  1. Impor Barang Merupakan kegiatan pemasukan barang yang dilakukan oleh pihak importir. Tarif yang dikenakan bervariatif, yang dirinci sebagai berikut: Importir dengan Angka Pengenal Importir (API) = 2,5% x Nilai Impor; Importir tanpa Angka Pengenal Importir (Non-API) = 7,5% x Nilai Impor; Importir tanpa Angka Pengenal Importir (Non-API), termasuk barang tertentu yang tercantum pada Lam...

Apa itu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) -   Definisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah suatu jenis pajak dengan tarif tertentu yang dikenakan atas konsumsi produk (barang atau jasa) tertentu. Pajak ini dikenakan pada transaksi jual-beli produk dan bebannya ditanggung oleh pembeli atau penerima produk. Pelaksanaan pemungutan PPN dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang kemudian menyetorkan pajak tersebut kepada negara pada awal bulan berikutnya. Baca Juga:  Pengertian, Keuntungan, Syarat Menjadi PKP Tarif PPN Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2021, tarif PPN yang berlaku pada tahun 2023 adalah sebagai berikut: Mulai 1 April 2022, tarif PPN untuk setiap penjualan produk oleh Pengusaha Kena Pajak adalah 11%. Perubahan tarif selanjutnya, yakni paling lambat pada 1 Januari 2025, tarif PPN akan naik menjadi 12%. Pengecualian untuk kegiatan ekspor Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), yang dikenakan tarif PPN sebesar 0%. Cara Menentukan PPN Suatu...

Bagi kamu yang memiliki kendaraan pribadi seperti motor maupun mobil, alangkah pentingnya untuk mengurus administrasi yang melekat pada kendaraan tersebut. Jika kamu mengabaikan kewajiban tersebut, bersiap-siaplah karena tilang kendaraan dapat terjadi sewaktu-waktu. Semakin lama kamu mengabaikan kewajiban pajak kendaraan, maka akan besar denda yang harus kamu bayar ke negara. Dan memungkinkan kendaraan yang dipakai akan disita oleh negara.  Pada artikel kali ini, kami akan menjelaskan tentang gambaran umum Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), tarif, jenis pajak kendaraan harus dibayarkan, dan tips menghindari adanya pajak progresif. Yuk simak artikel berikut!  GAMBARAN UMUM PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)  Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pemungutan pajak kepada individu atau entitas atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor pada pengertian diatas mencakup semua jenis kendaraan yang memiliki roda dan bagian yang diikatkan kepadanya, yang di...